Senin, 15 April 2013

Perindo Ajak Publik Kritisi Survei Parpol dan Capres

Ormas Persatuan Indonesia (Perindo) mengingatkan masyarakat untuk kritis pada hasil survei partai dan calon presiden. Pasalnya, tanpa sikap kritis, masyarakat akan tersesat mengikuti jalur persepsi yang dibangun lembaga survei. "Dalam merespon hasil survei, rakyat harus kritis dan jangan langsung percaya terhadap hasil survei yg dipaparkan lembaga survei," kata Wakil Ketua Umum Perindo,  Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (8/4).
Dia mengatakan, beberapa lembaga survei memberikan informasi menyesatkan yang bertujuan menggiring opini publik untuk menaikkan elektabilitas melalui mekanisme persepsi dan penggiringan opini dengan cara-cara tertentu.
Indikasinya, kata dia lagi,  banyak hasil survei tidak realistis. Berbagai cara dilakukan beberapa lembaga survei untuk mengutak-atik angka.
Dalam catatan Arya setidaknya ada tiga contoh yang bisa dijadikan pelajaran untuk masyarakat agar tidak tertipu lagi dengan hasil survei yang telah diatur sedemikian rupa.
Pertama, hilangnya nama kuat dalam pantauan radar lembaga survei. Hal ini dilakukan untuk mengerek elektabilitas calon lain sesuai pesanan. Sebab tanpa menghilangkan nama tersebut angka elektabilas calon yang memesan survei tak banyak bergerak.
"Nama Jokowi sangat kuat. Tapi dihilangkan, supaya nama lain bisa mencuat," kata Arya.
Kedua, jelasnya, elektabilitas partai yang tiba-tiba mencuat. Padahal tidak ada kejadian luar biasa yang mempengaruhi keterpilihan partai tersebut.
Contohnya partai yang pada masa jayanya hanya mendapat angka 7 persen,  kini bisa naik dua kali lipat elektabilitasnya.
"Padahal masa jaya telah berlalu dan tidak ada kejadian luar biasa yang mempengaruhi keterpilihan partai tersebut," kata Arya.
Ketiga adalah survei pada pemilihan kepala daerah. Di Jakarta dan Jawa Barat, hasil survei tak sesuai dengan hasil Pilkada.Arya mengatakan hasil survei yang menyesatkan tidak hanya berdampak pada pemilih.
Tapi juga partai, calon presiden, legislatif, dan kepala daerah yang tidak melakukan survei internal. Sehingga pengaturan strategi bisa salah.Arya berharap supaya lembaga survei yang ada menjaga kredibelitasnya dengan memberikan hasil survei yang murni tanpa pengaturan kepada masyarakat.  Sehingga bisa menjadi alat pendidikan politik untuk rakyat.
"Bukan menggalang opini untuk partai dan capres tertentu," demikian Arya. [wid]

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar